Sapta Pesona
Hanya Seremonial
DONGGALA-Pelaksanaan
Gerakan Nasional Sadar Wisata (GNSW) dan Sapta Pesona yang berlangsung di
Tanjung Karang, Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Donggala (6/9) hanya seremonial.
Itu pun cuma berlangsung tiga jam saja di arena wisata, tidak sesuai dengan yang
dipropagandakan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulteng dan Event
Organizer yang menjadi pelaksana. Dalam beberapa kali rapat koordinasi antara
pihak provinsi, event organizer dan kabupaten, disebutkan akan dihadiri utusan
33 provinsi dengan menampilkan hasil kreatif dan seni kerajinan, namun
kenyataannya, hanya 10 wakil provinsi. Itu pun ada hanya satu utusan dari
sebuah provinsi.
“Event ini mana yang dikatakan
tingkat nasional? Hanya terlihat seremonial saja. Tidak ada penampilan atau
hasil kepariwisataan dari provinsi lain. Padahal sebelumnya disebut-sebut akan
ramai dan seluruh cottage di Tanjung Karang akan diisi tamu, kenyataannya tidak
sesuai,” Hapri Ika Poigi dari Yayasan Tadulakota yang bergerak di bidang
kesenian-kebudayaan.
Secara tegas Hapri menilai kegiatan
tersebut tidak memberi dampak sosial ekonomi masyarakat, karena terkesan hanya
seremonial saja dan tak melibatkan masyarakat. Itu dilihat dari undangan yang
hadir hanya dari kalangan SKPD baik provinsi maupun dari Donggala. Justru warga
setempat dan masyarakat kota Donggala umumnya tidak diundang hadir, padahal
tujuan kegiatan tersebut harusnya sekaligus menjadi sosialisasi dalam
pengembangan pariwisata.
Lebih memprihatinkakan dan
mengecewakan, adalah tiba-tiba ditiadakannya sarasehan bersama Dirjen
Pariwisata dan Gubernur untuk member pencerahan soal pemberdayaan
kepariwisataan. Tetapi begitu selesainya sambutan-sambutan, acara pun bubar
begitu saja tanpa ada penutupan. Padahal beberapa undangan berharap ada
sareasehan untuk membicarakan berbagai masalah dan masukan pada pemerintah
pusat.
Kenapa Begitu? Karena ternyata tidak ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah sendiri terkesan arogan dan cengeng karena hanya bergerak dengan mengharapkan anggaran dari Pemerintah Pusat serta menyimpan sendiri anggaran yang dimilikinya. Terlebih lagi Pemerintah Pusat terkesan mudah untuk diombang-ambingkan dengan keinginan-keinginan dari Pemerintah Daerah.
BalasHapusBetul sekali itu bisa jadi tak adanya kerja sama yang baik. Selain itu termasuk tidak adanya pemahaman EO yang baik terhadap kondisi sosial budaya, karena EO dari pusat yang menangani event-event di daerah juga tak mau bekerja secara mendalam hanya karena cari untung saja. Itu juga problem.
BalasHapusyayasan tadulakota
BalasHapus